Kemerdekaan Guru, Eksekutor Hidup dan Mati Kemerdekaan Murid! (bagian 1)

Damariotimes. Sebuah renungan dari seorang guru, tentunya menarik untuk disimak. Hal ini tetunya terkait dengan pemahaman secara professional guru, dan kepeduliannya pada siswa. Pembukaan yang disampaikan melalui tulisasnnya sebagai berikut: 

Pembelajaran di luar kelas (Foto Ist.)

1.  Merdeka itu Hakikat

Menurut bahasa tua kita, Sansekerta, merdeka adalah maharddhika (kaya, sejahtera, dan kuat), atau bermakna bebas dari segala belenggu (kekangan), aturan, dan kekuasaan dari pihak tertentu.

Saya mencoba meresapi istilah merdeka di atas dan membuat korelasi kemerdekaan belajar yang diusung oleh negeri kita, Indonesia, dalam masa pemerintahan terakhir, melalui tangan dingin Menteri muda, Bapak Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A., yang dikemas dalam tajuk ‘Kurikulum Merdeka Belajar’.

Sepakat!

Istilah ini yang muncul pertama kali di kepala penulis kala tajuk baru kurikulum mulai didengungkan sebagai jawaban metode belajar ala daring di tengah carutnya segala aspek kehidupan karena wabah Covid-19, beberapa tahun lalu. Kata merdeka belajar yang penulis kira akan menjadi resep sekaligus obat bagi penyakit pendidikan, meski dengan ada atau tidak adanya pandemi covid. Sebuah kebebasan berpikir, mengolah, merasa, menggali, mengasah, menstimulus, dan mentransfer sebuah proses yakni kegiatan belajar. Sebuah kegiatan interaktif dengan peserta didik sebagai pusat belajarnya, subyek aktifnya.

Guru hanya sutradara atau penyusun skenario dengan tetap menyisipkan azas penting pancasila. Dalang pembelajaran  yang bisa jadi memberi kesempatan kepada wayang untuk sekaligus menjadi dalang untuk dirinya sendiri. Dalam prosesnya hingga ditemukan esensi moral, sosial, spiritual dari sebuah cerita dalam lakon wayang yang dapat diaplikasikan peserta didik dalam kehidupannya. Sederhananya, bermanfaat untuk dirinya sendiri. Setidaknya tidak merepotkan orang lain. Alhamdulillah, jika mampu berdikari dan berkontribusi menjadi sumber kebahagiaan, sumber pengetahuan, dan sumber kemaslahatan bagi manusia lainnya. Ini bonus!

Penulis kembali resah. Bagaimana rumusnya?

Renungan saja tidak cukup tanpa tindakan yang nyata. Mimpi tetaplah mimpi dalam angan jika tak ada usaha mewujudkkannya. Dan manusia tak ubahnya patung berjalan tanpa visi, pengetahuan, ilmu, dan ruhani yang menyertai jiwanya. Kosong dan kering.

Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja. Tetapi juga harus mendidik si murid agar dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum (Ki Hajar Dewantara).

Tulisan ini pun berlanjut pada sebuah kegelisahan manusia yang dihadapkan pada entitas kumpulan manusia yang menuntut keadilan pendidikan berjuluk siswa. Murid menurut istilah Ki Hajar Dewantara.

Sudahkah penulis memberikan keadilan yang seadilnya pada kumpulan manusia yang dikelas-kelaskan menurut program keahlian pilihannya? Sedangkan pilihan tersebut, kadang, tidak lebih dari alasan daripada tidak bersekolah. Miris. Karena pada akhirnya akan memaksa siswa atau istilah peserta didik sekadar menjadi peserta saja tanpa visi hakiki mengejar sesuatu yang diinginkannya. Lantas bagaimana pemimpin Indonesia ke depan? Mampukah pemaksaan yang bersifat internal, dalam hal ini orang tua, dapat diubah? Mampukah sebuah pemaksaan belajar mencetak karakter negarawan sekaliber Bung Karno?

Belum lagi pagu lembaga atau sekolah negeri yang sudah ditentukan, menuntut sekolah untuk memenuhi target terserapnya jumlah siswa, murid, peserta didik atau apa pun sebutannya karena jumlah berdampak pada bantuan pemerintah untuk sekolah. Simalakama, fakta bahwa sekolah mendapat larangan keras untuk menarik bea pendidikan kepada orang tua, sedikit banyak memengaruhi upaya menggemukkan jumlah kelas dan menomorduakan sisi keadilan belajar dan upaya mencetak karakter yang menjadi cita-cita kemerdekaan pendidikan.

Kesenjangan metode, kebebasan finansial, dan tegaknya fungsi hukum/ sanksi pendidikan di antara sekolah negeri dan swasta juga menjadi perbedaan yang mendasar tercetaknya kualitas SDM atau lulusan dari sekolah.

Bagaimana tidak, sekolah swasta yang notabene sekolah milik orang tua berduit, mampu menitipkan putra-putrinya dengan jaminan keterpantauan prosesnya melalui realisasi diferensiasi pembelajaran terhadap satu peserta didik dengan lainnya. Jumlah yang tidak bengkak dalam kelas mampu memberikan keleluasaan bagi guru untuk memberlakukan proses sesuai hakikat pembelajaran, memanusiakan manusia.

 

Apakah sekolah negeri tidak bisa? Tidak maksimal, kurang lebih begitu jawabannya.

Penulis masih saja gelisah.

Lalu bagaimana kelanjutan sekolah negeri? Pandangan awam, dalam hal ini orang tua, sekolah negeri dengan jumlah peserta didik yang membludak adalah sebuah keberhasilan lembaga. Dan menjadi sebuah idaman jika anaknya masuk kedalamnya. Naif! Pemahaman akan peluang dan risiko  di belakang pendidikan tidak dijadikan dasar orang tua dalam memilihkan lembaga yang tepat bagi buah hatinya, melainkan karena faktor animo dan prospek.  Bukan tentang apa yang diinginkan dan dicita-citakan anak, melainkan faktor kepentingan. Karena faktanya, sekolah dengan jumlah peserta didik terbesar, dalam hal ini sekolah vokasi adalah penyumbang pengangguran terbesar bagi Indonesia. Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2022 sebanyak 8,40 Juta orang adalah lulusan SMK.

 

 

 

 

Kontributor      : Dwi Ariana

Editor               : Muhammad ‘Afaf Hasyimy

Berbagi :